PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM POLITIK
Politik
adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan
bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelaslah bahwa politik merupakan
kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan
kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik.Politik memerlukan
keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah
ditetapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional
tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan
politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk dan
harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi
digunakan untuk membantu menyatukan kegiatan politik.
Teknologi Informasi Politik
Untuk
mencapai tujuan maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi
utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi
informasi maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik.
Sayangnya
di hingga saat ini kegiatan politik seringkali terbentur masalah untuk
berhubungan seperti jauhnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya,
hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit hingga perkembangan
cita-cita suatu golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi.
Padahal hakikat dari politik adalah hubungan antar manusia dengan
kekuatan otoritas untuk mendapatkan satu tujuan, namun jika hubungan itu
tidak dapat dilaksanakan maka sia-sia lah kegiatan politik tersebut.
Kegiatan
politik identik dengan kegiatan kenegaraan yang ruwet dan tidak
menyenangkan. Padahal, tanpa adanya politik maka sistem negara tidak
bisa berjalan. Demokrasi tidak berkumandang. Suara rakyat tidak dapat
direalisasikan. Generalisasi pandangan terhadap politik ini diakibatkan
ketidaknyamanannya bagi masyarakat yang awam terhadap politik. Bagi
Anggota
MPR menggunakan budayanya dan pandangannya sendiri dalam menghadapi
masalah. Mayoritas masyarakat menggunakan pandangan awam untuk
berpendapat. Dikarenakan tidak sinkronnya dalam menyampaikan pendapat
antara wakil rakyat dengan rakyat menyebabkan pendapat yang diajukan
wakil rakyat berbeda dengan yang diinginkan sesungguhnya.
Kacaunya
sistem dan masih primitifnya kegiatan politik di era modern ini
menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terpuruk. Komunikasi yang
terkesan satu arah membingungkan masyarakat untuk ikut berkontribusi
kepada pemerintah. Padahal dituangkan di konstitusi bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat, namun dalam realisasinya minim. Bila tidak
ditindaklanjuti maka rakyat dapat menjadi pasif dan sistem demokrasi
tidak berjalan.
Dimungkinkan bahwa teknologi informasi
dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan
politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul
di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan
aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah
melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun
pemerintah setempat
Dari
pandangan tersebut maka masyarakat akan meminta kejelasan informasi,
transparansi, kebebasan berpendapat, dan pengajuan saran. Hal ini
merupakan pilar demokrasi yang utama. Permintaan masyarakat ini perlu
difasilitasi dengan jejaring sosial yang luas antara masyarakat ke
masyarakat dan masyarakat ke pejabat tinggi.
Teknologi
informasi memberikan fasilitas jaringan sosial yang luas bagi kegiatan
komunikasi antar pejabat negara dan masyarakat. Sebagai contoh realisasi
kini sudah banyak negara-negara maju yang memulai penerapan kegiatan
politik yang menggunakan teknologi informasi secara penuh untuk
menghubungi antar departemen dan pemerintahan. Kegiatan ini disebut
sebagai e-government. Bahkan seperti di negara Amerika presidennya
berpidato seminggu sekali dan menjawab pertanyaan khusus dari dan kepada
rakyatnya menggunakan aplikasi yang ada di internet.
Adapun fasilitas teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju adalah sebagai berikut:
1. E-mail
E-mail
adalah surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jaringan antar
komputer. Untuk negara yang sudah siap dengan e-government kegiatan
surat-menyurat sudah di efesiensikan semaksimal mungkin menggunakan
media elektronik. Berita yang disampaikan kepada sebuah instansi dan
pejabat tertentu akan lebih mudah dan cepat dengan keamanan informasi
yang tinggi. Selain itu penggunaan bertumpuk-tumpuk kertas dapat
dikurangi dan mengurangi pengeluaran belanja.
2. Portal Pemerintahan
Portal
adalah sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi
pemerintahan agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus
bagi warga yang ingin mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah.
Portal ini juga memberikan tempat agar warga dapat berinteraksi dengan
pejabat dan pelayanan masyarakat secara langsung.
3. Blogging
Blogging
adalah kegiatan menulis informasi, baik berita maupun artikel, dan
diletakkan di halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah
menerapkan e-government maka kegiatan blogging adalah sebuah hal yang
wajib dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang
sedang dilakukan pemerintah. Dengan adanya blogging mendekatkan hubungan
pemerintah ke masyarakat. Masyarakat dapat mengomentari apa yang
pemerintah tulis. Dengan demikian demokrasi dapat terjalin dengan nyata
dan pemerintah dapat segera mengevaluasi diri.
4. Video Streaming
Video
streaming adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses.
Kegiatan video streaming dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu di
rekam terlebih dahlu kemudian di unggah, atau secara on-air, yaitu saat
itu juga objek yang di stream diakses.
Di
beberapa negara maju pemimpin negara secara langsung memberikan pidato
dan tanya jawab kepada masyarakat menggunakan video streaming melewati
internet.
Walaupun harus
diakui bahwa dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat
sekarang ini selain membawa dampak positif juga berdampak negatif bagi
yang menyalahgunakannya.
Dampak Positif Teknologi Informasi dalam Politik
Dampak Positif Teknologi Informasi dalam Politik
Kegiatan politik yang menggunakan teknologi informasi memiliki keuntungan yang sangat besar diantaranya :
1. Dalam Demokratisasi
Salah
satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan teknologi
informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan
pemerintah. Dengan e-government maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan
saja jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang
telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan
kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Ini
membuat masyarakat lebih tanggap dan mendapatkan kemungkinan suaranya
didengar secara mudah. Masyarakat yang dapat bercakap-cakap langsung
dengan anggota DPR itu juga dapat melakukan review kenapa mereka memilih perwakilan mereka tersebut dan dapat menentukan pilihan untuk wakil mereka di masa depan.
2. Dampak ramah lingkungan
Dengan
menggunakan teknologi informasi berarti informasi yang disampaikan
kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang mungkin pada
awalnya dapat bertumpuk-tumpuk kini cukup dengan menggunakan e-mail
sudah dapat dilaksanakan. Dengan demikian penggunaan kertas dapat
dikurangi yang berarti penebangan pohon dapat berkurang.
3. Cepat, efisien, nyaman
Kegiatan
komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi
informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara
efisien, dan nyaman. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan
pendapatnya ke wakil rakyat maka cukup dengan menggunakan e-mail surat
dapat sampai dengan segera.
4. Politik Internasional
Di
bidang politik internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh
berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi
telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di
bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran
tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi,
sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru.
Dampak Negatif Teknologi Informasi dalam Politik
Walaupun
penggunaan teknologi informasi dalam politik memberikan benefit yang
sangat banyak, namun tetap ada dampak negatifnya, dalam segi:
1. Biaya
Walaupun
politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan
pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya
untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang
sangat mahal.
2. Jangkauan akses
Harus
diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang
berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau
video streaming tentang politik di Indonesia.
3. Transparansi
Pada
beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang
diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita
itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan
modifikasi berita dapat terjadi
4. Privasi
Sebuah
badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika
negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit
untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari
masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi
yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.
Dalam
membuat kegiatan politik menggunakan teknologi informasi menjadi nyaman
maka dampak negatif yang ada harus sebisa mungkin diminimalisir. Adapun
solusi yang dapat dirujuk dan dikembangkan adalah sebagai berikut:
1.
Masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi.
Perkembangannya yang semakin pesat akan harus selalu dikejar masyarakat
agar dalam kegiatan politik dan teknologi informasi masyarakat dapat
mengikuti. Tanpa adanya pemahaman akan teknologi informasi maka kegiatan
e-government sendiri tidak akan berjalan.
2.
Kegiatan-kegiatan negara sedini mungkin menunjukkan transparansi kepada
masyarakat. Masyarakat yang dapat melihat kegiatan negara maka dapat
menjadi semakin kritis dan memberikan solusi tepat guna. Kegiatan yang
ditutup-tutupi oleh negara hanya akan memberikan rasa tidak percaya dari
masyarakat.
3.
Masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi
informasi agar dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi,
baik itu dari orang lain maupun negara. Dengan demikian data-data yang
tersalurkan adalah data yang memang dibutuhkan untuk pengembangan negara
dan bukan data pribadi yang tidak berhak untuk disebarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar